Perlu UU Baru Mengatur Arbitrase Syariah

ekonomi islamPermasalahan yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syariah perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan sehingga adanya sebuah kepastian hukum yang jelas mengenai urusan ini. Menurut KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatakan bahwa perlu adanya undang-undang baru yang mengatur tentang Badan Arbitrase Syariah.

“Untuk lebih memberdayakan badan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, di pandang perlu dibentuknya UU baru yang khusus mengatur tentang Badan Arbitrase Syariah,”jelasnya saat menjadi keynote speech dalam Seminar Nasional bertema “Penegakan Hukum Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia’ di Uin Syarif Hidayatullah.

Ma’ruf menjelaskan bahwa penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau melalui Jalur litigasi yaitu melalui pengadilan agama yang disasarkan pada fatwa DSN-MUI bukan berdasarkan pendapat ahli fikih muamalah .

“Penyelesaian sengketa bukan didasarkan atas pendapat ahli fikih muamalah yang akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum karena banyaknya perbedaan pendapat diantara mereka sedangkan fatwa DSN-MUI lebih aman dijadikan landasan memutuskan sengketa ekonomi syariah,”ujarnya.

Selain itu yang harus segera ditindak lanjuti adalah kesiapan pengadilan agama dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dengan mendalami ilmu yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.

“Selama pengadilan agama mendalami hukum tersebut , sebaiknya dilakukan masa transisi dimana kasus-kasus ekonomi syariah termasuk perbankan syariah dibawa ke Basyarnas untuk diselesaikan,”Kh Ma’ruf Amin mengakhiri.

Sumber : IBnews Eramuslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...