Perkembangan Asuransi Islam Di Indonesia

Sejarah asuransi syariah Indonesia bermula dari beroperasinya dua perusahaan asuransi syariah yang kini saham terbesarnya dimiliki oleh Malaysia. Tidak ada pergerakan berarti selama sembilan tahun berikutnya, di mana keduanya menjadi semata-mata tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang sejalan syariah. Titik balik itu terjadi pada 2003, ketika Menteri Keuangan mengeluarkan dua surat keputusan yang di dalamnya mengatur mengenai perizinan bagi pembukaan perusahaan asuransi syariah dan unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional serta aturan untuk investasi bagi perusahaan atau unit usaha syariah.
Perkembangan pasca-KMK 2003 boleh dikata luar biasa. Dalam waktu empat tahun saja lahir 40 unit usaha asuransi syariah. Artinya, hampir setiap bulan ada satu unit usaha asuransi syariah yang diluncurkan. Dewan Syariah Nasional dan Departemen Keuangan dibuat sibuk dengan berkas-berkas pengajuan. Media massa tambah semarak dengan berita seputar asuransi syariah.

Konsultan ekonomi syariah panen raya dalam memberi jasa pelatihan atau pendampingan dalam pengajuan unit usaha syariah. Di mana-mana dan sepanjang tahun event-event syariah, baik berupa seminar, lokakarya atau pameran, ramai dikunjungi para peminat. Kebutuhan akan para ulama untuk ditempatkan sebagai Dewan Pengawas Syariah melonjak, beberapa terpaksa merangkap pada lebih dari tiga unit usaha syariah akibat ketidakseimbangan supply dan demand. Deretan fakta-fakta ini tentu sungguh menggembirakan. Kejanggalan terasa, apabila kita mulai melihat angka-angka. Sayangnya belum ada lembaga yang berani merilis secara resmi berapa sebenarnya besaran industri asuransi syariah. Namun, dari beberapa estimasi, dari sisi pendapatan kontribusi (atau premi), industri asuransi syariah ternyata baru mampu mengumpulkan sekitar 1% dari total pendapatan premi industri asuransi Indonesia. Jadi 99% masih disumbangkan oleh industri asuransi konvensional. Perkiraan ini tidak bergerak signifikan setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Di sinilah kontradiksinya, antusiasme dan tingkat kepercayaan yang tinggi akan masa depan asuransi syariah yang ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah pemain ternyata tidak dibuktikan dengan realisasi bisnis yang memadai. Banyak prasangka bisa dilahirkan, tapi mari lebih jauh kita telusuri fakta-fakta lainnya agar tidak salah memahami situasi ini.

Tak dapat dipungkiri bahwa menjamurnya asuransi syariah dalam kurun waktu empat tahun terakhir juga dipicu oleh begitu mudahnya mendapatkan izin operasional bagi suatu unit usaha syariah dalam bentuk cabang atau divisi. Bayangkan, besaran modal yang dipersyaratkan bagi sebuah unit usaha syariah sangat rendah, Rp. 2 miliar saja. Sebagian besar unit usaha syariah mendapat izin dalam waktu relatif singkat, antara dua sampai tiga bulan sejak pertama kali diajukan. Banyak yang menduga pihak regulator tidak melakukan penelitian yang detail dalam setiap pengajuan. Apalagi ketika itu, belum ada satu unit pun di bawah Direktorat Asuransi yang didedikasikan penuh untuk industri asuransi syariah. Fenomena ini berlangsung setidaknya selama regulator asuransi masih berstatus direktorat, sebelum berubah menjadi Biro Perasuransian. Di satu sisi, kemudahan ini tentu membawa berkah dalam memacu pertumbuhan. Namun, di sisi lain, dia juga memiliki dampak negatif dimana tidak terjadinya seleksi dalam tahap perizinan, terutama seleksi terhadap komitmen pemegang saham untuk sungguh-sungguh terjun dalam industri baru ini.

Lemahnya komitmen segera tercermin pada kinerja, terutama dari realisasi pendapatan kontribusi yang ala kadarnya akibat dari tidak dicurahkannya sumber daya yang memadai bagi unit baru yang mereka miliki.
Tampaknya pihak regulator kini menyadari situasi yang tidak menguntungkan ini, terutama sejak statusnya berubah menjadi Biro Perasuransian sekaligus terjadi perubahan pimpinan. Telah pula ada unit yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang sepenuhnya didedikasikan bagi industri asuransi syariah. Izin operasional unit usaha asuransi syariah kini tidak lagi laris bagai “kacang goreng”. Regulator kini melakukan penelitian lebih mendalam dan detail untuk setiap pengajuan.

Meski terjadi perubahan positif pada regulator, perlu dicatat bahwa sesungguhnya regulasi masih merupakan titik lemah asuransi syariah Indonesia. Minimnya regulasi berarti lebarnya ketidakpastian dalam berusaha. Ini yang membuat investor masih belum berani mengucurkan modal yang besar dan sumber daya lainnya. Kami menilai apa yang telah dilakukan asuransi syariah sebagai aksi “wait and see”, sekadar menapakkan kaki di tanah baru. Bila keadaan membaik, terutama payung regulasinya, mereka akan meningkatkan usaha. Namun, bila tidak, tidak pula sulit bagi mereka untuk berlalu. Dalam hal regulasi rasanya tidak salah bila kita belajar dari negara lain yang telah terlebih dahulu sukses membangun industri syariah mereka. Sebut saja Malaysia dan Bahrain. Keduanya telah memiliki regulasi yang kuat, detail dan komprehensif bahkan sebelum perusahaan asuransi syariah pertama beroperasi. Akibatnya, jumlah pemain tidak sebanyak di Indonesia, namun dengan fundamental yang kokoh. Realisasi bisnis mereka pun signifikan.
Satu hal lagi yang membuat regulasi mestinya menjadi prioritas utama adalah fakta bahwa asuransi syariah beroperasi diatas konsep dasar yang berbeda dari asuransi konvensional

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading Facebook Comments ...