Penempatan Dana Haji di Sukuk Tak Menyalahi UU

sukukMeski Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Dana haji (RUUPDH) belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tapi penempatan dana haji di instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk tak bertentangan terhadap Undang-Undang (UU). Dengan demikian sukuk dana haji yang telah diterbitkan oleh pemerintah hingga empat kali tersebut dinyatakan legal.

Demikian pernyataan, Abdul Ghofur Jawahir, sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Haji dan Umrah Kementerian Agama, saat berbicara dalam seminar sosialisasi RUU Pengelolaan Dana Haji di hotel Borobudur – Jakarta, Kamis (17/3).

Menurutnya, penempatan dana haji di sukuk sebagai upaya pemerintah untuk memproteksi penyalahgunaan dana tersebut dan menyelematkannya jika terjadi krisis keuangan.

“Jadi sekali lagi saya katakana dana haji yang kami tenpatkan tersebut tak menyalahi undang-undang,”ungkapnya.

Sementara pakar ekonomi syariah, Prof. Sofyan Safrii Harahap, membenarkan secara kajian akademis tak menyalahi undang-undang jika dana tersebut ditaruh di sukuk. Tapi alangkah baiknya menurutnya jika dana haji tersebut sudah ada tafsir hukumnya secara regulasi. Sehinga dengan demikian dana haji bisa dikelola dengan cara professional.

Sumber : Pkes Interaktif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...