Pajak dalam Perspektif Islam

PajakPajak telah menjadi isu politik yang sangat sensitif. Karena kekecewaan yang menumpuk pada manajemen (koleksi / pemanfaatan) pajak, muncullah dampak yang sangat serius gerakan moral, boikot pajak. Jika tidak ditangani dengan cepat, gerakan itu bisa menjadi bola liar yang mengancam legitimasi pemerintah, bahkan keberadaan negara itu sendiri. Pajak adalah darah kehidupan (darah kehidupan) negara. Pajak terbayar maka negara tegak; boikot pajak sama saja meruntuh negara. Naudzubillah.

Menurut hukum Islam, definisi pajak sedekah wajib dikenakan oleh pemerintah atas warga. Disebut sedekah karena tidak ada manfaat langsung (iwadl mubasyir) yang diterima oleh pembayar tersebut. Wajib dalam arti kepentingan umum berlaku (mashalih ammah).

Mengingat peran bagaimana mutlak bagi keberadaan pajak negara dan kesejahteraan rakyat (jika dikelola dengan benar), super perhatian serius Islam melalui ajaran-ajaran utama (rukun Islam), yaitu zakat. Sepanjang sejarah negara, pajak telah dikembangkan (berkembang) melalui tiga konsep

makna. Pertama, pajak sebagai penghargaan (dharibah) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang seharusnya melayani kepentingan penguasa sebagai tuannya, penguasa. Pajak sebagai upeti berjalan selama berabad-abad pada tahap awal sejarah kekuasaan raja-raja feodal di seluruh permukaan bumi. Raja mengaku sebagai inkarnasi dari dewa penguasa alam semesta. Pada tahap ini, pajak didefinisikan sebagai bukti loyalitas kepada orang-orang sebagai pelayan di istana ke istana raja sebagai-Dengar begitu, meminjam istilah Jawa.

Tidak ada aturan moral atau hukum yang mengatur bagaimana dan kepada siapa uang pajak harus dikelola. Juga, belum diketahui konsep korupsi sebagai penguasa kejahatan, atau pejabat keuangan negara. Upeti era ini adalah era feodalisme raja-raja absolut.

Kedua, dipahami sebagai kompensasi, pajak (jizyah) kepada penguasa rakyat. Konsep ini datang setelah orang pembayar pajak (pembayar pajak) mulai menyadari bahwa raja / penguasa bukan dewa yang mungkin memperlakukan orang secara sewenang-wenang. Pihak berwenang juga manusia yang memegang kekuasaan karena mandat rakyat. Baik pembayar pajak maupun penguasa dari orang-orang pemungut pajak adalah manusia yang kurang lebih setara. Jadi, jika pungutan pajak pemerintah, seharusnya tidak lagi bebas. Pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada orang-orang yang membayar untuk itu.

Konsep kedua jelas lebih maju dan merasa lebih beradab dari draft pertama. Namun, ada cacat struktural yang dapat memperlebar kesenjangan antara orang-orang kuat di satu sisi dan orang-orang yang lemah-miskin di lain pihak. Karena konsep biaya (jizyah), wajib pajak besar merasa berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara, sementara pembayar pajak kecil hanya berhak untuk layanan kecil, dan miskin yang tidak mampu membayar pajak harus nerimo dengan layanan sisa (tricle bawah efek), jika ada.

Era ini adalah era zaman modern kita sekarang kapitalistik, era demokrasi artifisial dan elitis, demokrasi pasar bebas tanpa hati nurani, seperti kemakmuran berlimpah hanya untuk sebagian kecil orang, kebanyakan manusia bahkan lebih tenggelam dalam kemiskinan dan keterhinaan pleno . Negara untuk melayani yang kuat dan kaya.

Jika Anda ingin menegakkan keadilan, seperti dalam Pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain ketiga, pajak sebagai handout untuk Tuhan Allah Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Pajak dengan makna zakat Islam disebut, yang secara harfiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Yaitu, dengan pajak sebagai amal, kita memurnikan hati kita dari iri hati orang lain, serta mengembangkan kemakmuran dan keadilan bagi semua.

Artinya, pajak tidak lagi sebagai hadiah (suap) atau biaya (jizyah) kepada penguasa, tetapi sebagai pengecualian amal untuk keadilan dan kesejahteraan untuk semua, terutama mereka yang lemah, miskin dan miskin (Attaubat 60). Dalam konsep ini, setiap dolar dari uang pajak adalah uang Allah ini memiliki mandat untuk pejabat negara sebagai hamba Allah dan orang-orang (Amil) dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka penyalahgunaan uang pajak yang, bertanggung jawab kepada orang-orang di dunia dan Allah di akhirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...