Menkeu Akhirnya Tanggapi RUU Mata Uang

ekonomi islamPada akhirnya Menteri Keuangan menganggapi hasil rapat pembahasan dengan panitia Kerja Komisi XI DPR terkait dengan mata uang yang diselenggarakan pada hari Selasa (24/5) malam.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan perubahan harga rupiah akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Ia menyampaikan itu sesuai dengan konsistensi dengan usulan awal DPR, dimana sejak draft awal penyusunan RUU hingga tahap-tahap pembahasan berikutnya, tidak mengatur masalah redenominasi Rupiah.

Mengingat redenominasi adalah masalah yang berdampak substansial pada sosial dan ekonomi yang luas kepada masyarakat, pengaturan hanya dalam satu pasal terlihat terlalu sederhana. “Seyogyanya, redenominasi diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri,” tegasnya.

Kemudian terkait dengan disetujuinya keikutsertaan Pemerintah dalam penandatanganan pada Rupiah kertas, Menkeu mengatakan, mata uang merupakan simbol kenegaraan yang dicerminkan adanya gambar lambang negara Garuda Pancasila dan kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Hal ini sejalan dengan pertimbangan bahwa mata uang adalah alat pembayaran yangg sah (legal tender), alat pengukur harga, dan simbol kenegaraan,” katanya.

Adapun keikutsertaan pemerintah pada penandatangan dalam Rupiah kertas akan mulai diberlakukan, dikeluarkan dan diedarkan pada 17 Agustus 2014.

Sumber : PKES Interaktif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...