Kendala BPRS Menjadi Penyalur KUR

BPRSBank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menyatakan kesiapannya menjadi pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, beberapa kendala merintangi keinginan tersebut.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, tak ada keinginan pemerintah untuk menghambat BPRS menjadi pelaksana KUR. Namun demikian, alangkah baiknya jika ada parameter tertentu seperti pemeringkatan lembaga BPRS agar dapat diketahui BPRS mana yang layak menjadi pelaksana KUR.

Choirul menambahkan, pemerintah hanya memberi jaminan 80% dalam pembiayaan KUR, selebihnya akan menggunakan dana milik BPRS terkait. Oleh karena itu, kemampuan likuiditas BPRS dan FDR (financing to deposit ratio) harus menjadi perhatian.

“Kemampuan likuiditas BPR/BPRS dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio/FDR) pun harus menjadi perhatian karena dana KUR akan menggunakan dana milik BPR/BPRS terkait,” ujar Choirul.

Choirul juga meminta agar perhimpunan asosiasi BPRS dapat mengendalikan anggotanya untuk meminimalisasi jika terjadi masalah dalam penyaluran KUR apabila BPRS ditunjuk.

Di lain pihak, Kabid Pengembangan BPRS DPP Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo), Syahril T. Alam, mengatakan kalau regulasi memungkinkan, BPRS siap untuk menjadi penyalur KUR.

“Namun begitu, belum ada pembahasan di antara BPRS anggota Asbisindo untuk mengajukan diri sebagai pelaksana KUR,” kata Syahril.

Sumber : IBnews Eramuslim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...