Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengaku berharap fatwa tentang tawaruk bisa segera selesai tahun ini. Meski demikian, akan ada perubahan signifikan terutama dari istilah yang dipakai.

Menurut anggota DSN MUI, Adiwarman A Karim, pihaknya akan menggunakan istilah produk bursa berjangka. “Nanti fatwanya kurang lebih bunyinya adalah tentang perdagangan komoditas di bursa,” katanya.

Ia mengaku istilah tawaruk sengaja diganti karena memiliki pengertian yang misleading. Pasalnya, perdagangan hanya berlaku antara dua pihak di mana penjual memperdagangkan aset tertentu pada pembeli dengan pembayaran di masa datang.

Namun setelah itu, pembeli langsung menjual kembali aset yang sama kepada penjual yang sama dengan harga tunai yang lebih rendah dari harga di masa datang yang disepakati sebelumnya. “Jadi, ada jual beli barang yang kemudian dijual lagi untuk mendapat uang tunai. Padahal, pembayarannya saja belum dari pemilik pertama belum kelar,” jelasnya.

Ia menuturkan dalam mahsab Syafii hal ini haram karena bersifat bai al inah. Menurutnya, konsep inilah yang digunakan di Malaysia dan kemudian mengalami pengembangan di Timur Tengah. “Di Indonesia, kita ingin lebih maju lagi,” tegasnya.

Ia mengatakan dalam penerapannya nanti DSN bakal memperbolehkan konsep ini dengan metode tiga pelaku transaksi, yakni penjual, pembeli dan pembeli lainnya. Tetapi, hal ini akhirnya harus merubah regulasi di Tanah Air terutama tentang bursa berjangka. Dalam peraturan bursa berjangka, tidak ada penyerahan barang ini pada pihak ketiga.

“Mungkin selesai semester dua ini, tapi butuh waktu,” katanya. Ia berujar jika ini sudah difatwakan dan diikuti dengan perubahan peraturan manfaat bakal dirasakan perbankan syariah, khususnya untuk penanganan manajemen likuiditas.

Sumber : Republika