Kebijakan Pemerintah Tentang Penyetoran Dana Haji ke Sukuk

ASBISINDOPemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penyetoran dana haji ke sukuk. Kebijakan pemerintah itu dilayangkan melalui Surat Kementerian Agama (Kemenag) yang ditujukan kepada seluruh bank syariah pengelola setoran dana haji untuk segera menyetorkan dananya dalam instrumen surat berharga syariah negara (SBSN), membuat bank-bank syariah mengalami keterkejutan, apalagi selama ini, dana setoran haji memiliki kontribusi besar bagi bank syariah ketika dikekelolanya untuk pembiayaan sektor riil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutresno mengatakan sangat berpengaruh besar terhadap bank syariah terkait kebijakan tersebut, apalagi selama ini bank syariah sudah merasa senang ketika terlibat dalam memperoleh kepercayaan sebagai bank penerima setoran haji. Dengan demikian ada celah sedikit bahwa bank syariah hampir sama dengan bank konvensional dalam mengelola dana haji.

Tapi dengan surat Kemenag tersebut, kata Bambang, Bank Syariah merasa terkejut dan membuat ASBISINDO mempertanyakan kembali maksud Kemenag terkait surat yang dikirimkan pada tanggal 8 Februari 2011 itu.

“Untuk merespon kebijakan tersebut—saat ini kami telah berkoordinasi dengan para anggota ASBISINDO terkait langkah terbaik seperti apa yang akan kami tempuh,”terangnya.

Senada dengan Ahmad Jayadi, Kepala Bidang Pelayanan Haji Bank Muamalat, sangat menyayangkan sikap pemerintah apalagi kebijakan tersebut sangat mendadak sekali, yakni tangga 8 Februari surat dikirim via Fax dan selanjutnya pada tanggal 10 Februari Bank Muamalat harus menyetorkan dana haji semuanya ke instumen sukuk atau SBSN.

“Kebijakan tersebut membuat kami kalang kabut dan alhamdullilah kami akhirnya pada tanggal tersebut mampu memenuhi keinginan pemerintah,”ujarnya.

Sementara Kepala Pengembangan Bisnis dan Inovasi Produk Bank Syariah Bukopin (BSB), Noer Cholis, menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa pemerintah berbuat demikian. Ia menilai pemerintah menginginkan ada penjaminan yang jelas terkait dana haji tersebut, ketika dana haji ditaruh di sukuk maka penjaminannya akan dilakukan secara langsung oleh pemerintah sementara jika di bank hanya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

“Alasan-alasan inilah yang sering disampaikan oleh pemerintah,”terangnya.

Meski demikian, Noer Cholis berharap, agar kewenangan bank syariah dana mengelola haji lebih besar lagi bukan sebagai penerima setoran tapi juga mengelolanya seperti halnya bank konvensional.

Sumber : PKES Interaktif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...