Jangkauan Hukum Ekonomi Islam

Seperti dapat difahami dari sisinya yang manapun, ekonomi dan ilmu ekonomi termasuk ekonomi Islam memiliki jangkauan atau ruang-lingkup yang sangat luas. Ekonomi Syariah, tidak semata-mata berhubungan dengan ihwal bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi seperti yang sering menjadi pembahasan utama ilmu ekonomi, akan tetapi ekonomi juga berhubungan dengan dunia kerja dan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dunia kerja dan dunia usaha kita terutama yang berhubungan dengan sektor riil dewasa ini terkesan sedemikian sempit. Dunia kerja dan usaha seolah-olah identik benar dengan dunia perdagangan (tijarah) dan industri-industri tertentu dengan buruh sebagai andalan utamanya; sementara sektor-sektor yang lain semisal kehutanan, pertanian, kelautan, transportasi dan lain-lain, belum digarap secara memadai apatah lagi profesional. Demikian pula dengan dunia keuangan yang seakan-akan identik benar dengan perbankan dan beberapa lembaga keuangan non bank khususnya asuransi. Sementara dalam bidang-bidang yang lain semisal pegadaian, tampak belum tertangani sebagaimana mestinya.
Belum lagi mengamati kecenderungan pasar yang terkesan lebih berorientasi ke wilayah-wilayah perkotaan — atau tepatnya kota-kota besar — dengan kurang peduli untuk tidak mengatakan mengabaikan pengembangan pasar yang sejatinya juga mengarah ke daerah-daerah pedesaan. Padahal, di antara prinsip ekonomi dan keuangan yang telah dan hendak terus dibangun oleh Islam/Syariah ialah prinsip keadilan dan pemerataan. Tanpa penerapan kedua prisnip ini, keadilan yang merata dan atau pemerataan yang berkeadilan, sistem ekonomi Islam tidak akan ada bedanya dengan sistem-sistem ekonomi yang lain.
Dalam pada itu, upaya memperluas konsep dan wawasan ekonomi Islam/Syariah sebagaimana disinggung di atas, pada gilirannya menuntut pula pengembangan konsep hukum Islam tentang ekonomi dan keuangan. Hukum ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan masih sangat terbatas. Bukan semata-mata terbatas dalam bidang/jenis ekonomi dan keuangan tertentu yang telah diaturnya; melainkan juga sangat terbatas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Sebagai ilustrasi, dari 22 bidang hukum ekonomi/keuangan yang termuat dalam kitab Bulugh al-Maram sebagaimana dituliskan sebelum ini, baru sebagian kecil saja yang tercover dalam peraturan perundang-undangan. Bagian terbesar daripadanya, sama sekali belum tertuangkan ke dalam legislasi, bahkan sebagai bagian dari ilmu ekonomi sekalipun masih belum tersosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat luas. Kajian tentang ayat-ayat dan hadis-hadis hukum ekonomi di lembaga-lembaga tinggi, jelas masih terlalu jauh dari yang seharusnya, apalagi dari yang dicita-citakan. Selain terbatas tenaga ahlinya, juga sangat terbatas porsi waktu dan lain-lain yang disediakan untuk itu. Padahal, penurunan norma-norma hukum dan terutama nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam hukum yang hidup di masyarakat apalagi dalam bentuk legislasi nasional, kini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat hukum Indoneia.
Minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah ini, menurut pengamatan pemakalah yang boleh jadi keliru, bukan disebabkan minimnya norma-norma hukum Islam yang dapat dikaji dan digali dari berbagai literatur yang tersedia; melainkan lebih disebabkan faktor-faktor lain di luar hukum Islam sebagai bahan bakunya. Kalau terpaksa juga harus disebutkan, maka di antara faktor penyebabnya ialah karena kemauan politik (political well) yang belum sepenuhnya mengayomi di samping keterbatasan dana yang dialokasikan untuk itu.
Guna mempercepat proses legislasi nasional di bidang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah, maka mutlak diperlukan dukungan dana yang memadai di samping kemauan politik yang mengayomi. Tanpa kemauan politik yang mengayomi dan dukungan dana yang memadai, legislasi nasional di bidang ekonomi Syariah belum tentu lebih baik dari legislasi-legislasi nasional di bidang-bidang yang lain. Apalagi legislasi nasional yang berhubungan dengan dunia Syariah. Padahal, secara ideologis maupun konstitusi, hukum Islam (syariah) dalam konstelasi tata hukum Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat dan memainkan peranan (fungsi) yang sangat penting.
Di sinilah terletak arti penting dari keberadaan dan peran aktif Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terutama dalam kapasitasnya sebagai salah satu badan yang fungsi utamanya laksana “dapur negara/pemerintah” untuk “memasak dan menyajikan” menu dalam kaitan ini hukum di Negara Hukum Indonesia (NHI). Hanya saja, dapur memang tidak mungkin “ngepul” tanpa ada dana yang sangat diperlukan untuk “membeli” bahan-bahan baku (penggalian dan penormaan hukum) yang hendak dimasak dan disajikan kepada masyarakat hukum.
Guna memperlancar legislasi nasional hukum ekonomi Islam, agaknya mutahil bisa tanpa melibatkan pihak-pihak lain khususnya lembaga-lembaga pendidikan dalam kaitan ini lembaga pendidikan tinggi khususnya fakultas Hukum, fakultas Syariah dan atau fakultas Syariah dan Hukum yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Tentu dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Loading Facebook Comments ...