Implikasi Kontrol Anggaran Negara

Pengawasan zakat selama ini dilakukan oleh para ulama. Lebih banyak kontrol personal, zakat tidak diwajibkan oleh negara, warga muslim yang bayar zakat lebih banyak karena kesadaran individual. Pengontrolnya—misalnya jika muslim itu ikut jamaah pengajian—akan dilakukan oleh imam, kiai atau guru spiritualnya. Nah, dalam konteks ini, harus dilakukan perubahan paradigma secara mendasar, menggabungkan spirit zakat dalam pembayaran pajak. Implikasinya sebagai berikut:

Pertama, pajak sebagai panggilan iman dan kewajiban sosial, mengundang kesadaran segenap rakyat pembayar pajak (muzakki) maupun rakyat penerima (mustahiq) untuk mengontrol jalannya pemerintahan-negara sedemikian rupa, sehingga perilaku negara benar-benar sejalan dengan visi-misinya, sebagai instrumen penegak keadilan dan kesejahteraan bagi segenap rakyat—sesuai sila kelima Pancasila.

Kedua, mempertajam makna korupsi. Dalam negara dengan konsep “pajak-sedekah” atau socio-religious responsibility, korupsi didefinisikan lebih mendasar: bukan sekedar sebagai “penyelewengan uang negara di luar ketentuan formal anggaran.” tapi lebih dalam, yaitu “meskipun sesuai angka dan alokasi dalam anggaran, tetapi jika tidak memihak kepentingan rakyat, terutama yang kecil, itu pun termasuk korupsi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...