Ekonomi Islam zona ekonomi islam berisi referensi teraktual mengenai ekonomi islam atau ekonomi syariah beserta ruang lingkupnya

sejarah pemikiran ekonomi syariah al maqrizi

Melihat Perekonomian Indonesia Saat Ini dari Kacamata Imam Al-Maqrizi

sejarah pemikiran ekonomi syariah al maqriziAlkisah, pada masa pemerintahan Kesultanan Mamluk di Mesir, negara mengalami inflasi yang sangat parah. Rakyat mengalami penderitaan akibat daya beli uang, khususnya fulus (mata uang tembaga) mengalami kemerosotan sangat parah. Sementara rakyat, khususnya para petani telah menjalani kehidupan yang berat dengan adanya berbagai pajak yang dikenakan negara kepada mereka. Sementara itu, para pejabat hidup dalam kemewahan dan gemerlap dunia di tengah penderitaan rakyat. Demikian adalah gambaran mengenai salah satu masa dalam pemerintahan Mamluk di Mesir menurut catatan Imam Al-Maqrizi.

Imam Al-Maqrizi adalah seorang ulama kelahiran Kairo pada tahun 766 H (sekitar 1364 M). Beliau memiliki dasar keilmuan sebagai seorang sejarawan dan salah satu rujukan dalam pemikiran ekonomi Islam. Berbeda dengan para pendahulunya, seperti Ibnu Taimiyyah maupun Al-Ghazali yang ketika memaparkan kondisi perekonomian yang kemudian diarahkan kepada suatu perilaku normatif menurut syariat Islam, Al-Maqrizi menekankan pada aspek historis dari fenomena ekonomi, khususnya yang terjadi di Mesir pada masanya. Hal tersebut menjadikan beliau lebih bersifat “apa adanya” dalam memaparkan fenomena ekonomi yang terjadi, alih-alih bersifat normatif.
Kerangka berpikir dan temuan Al-Maqrizi dapat menjadi refleksi bagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, pembangunan infrastruktur berjalan sangat gencar dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global dan memperluas wilayah petumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini terfokus di Pulau Jawa saja. Selain itu, sejumlah paket kebijakan ekonomi dan deregulasi seperti Amnesti Pajak juga digulirkan dalam rangka meningkatkan likuiditas dalam negeri serta mendorong investasi di Indonesia.

Akan tetapi, sejumlah permasalahan mulai mengintai perekonomian Indonesia. Terkuaknya surat Menteri Keuangan akan adanya potensi kerugian PLN dan pembengkakan anggaran negara akibat proyek pembangunan sejumlah pembangkit listrik berdaya total 35.000 MW menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidaklah baik-baik saja. Selain itu, penutupan sejumlah gerai retail seperti Seven Evelen dan Lotus juga mengindikasikan adanya penurunan permintaan dari masyarakat.

Berkaca dari kasus pada masa Imam Al-Maqrizi, terlihat bahwa ada kesamaan kasus antara Indonesia saat ini dan Mesir pada masa kekuasaan Mamluk saat sang Imam masih hidup. Pertama, adanya pajak yang besar dibebankan negara kepada rakyat. Penerimaan pajak pada APBN 2018 yang baru disahkan DPR dan pemerintah ditargetkan mencapai 1.618 triliun rupiah, atau meningkat dari target pada APBN 2017 yang mencapai 1.489 triliun rupiah. Peningkatan pajak dilakukan seiring dengan peningkatan belanja pemerintah dan masifnya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, peningkatan pajak yang dilakukan pemerintah tanpa memperhatikan kondisi perekonomian melambat justru akan memperdalam perlambatan ekonomi, bahkan justru menjadikan ekonomi mengalami penurunan akibat demotivasi masyarakat akibat tingginya pajak.
Kedua, pada masa Al-Maqrizi, di tengah penderitaan rakyat, para pejabat justru hidup dalam kemewahan. Kasus serupa pun terjadi di Indonesia. Peningkatan anggaran yang diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia justru menjadi ladang korupsi para pejabat publik. Korupsi pada mega proyek KTP Elektronik mengakibatkan rakyat kesulitan mendapatkan haknya untuk memiliki kartu identitas dan hal ini menghambat pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Contoh lainnya adalah pembangunan gedung baru DPR yang masuk dalam penganggaran APBN 2018, di tengah sorotan publik atas kinerja wakil rakyat yang belum dapat menjadi teladan publik di tengah era keterbukaan dan demokrasi hari ini.

Ketiga, berbeda dengan masa Al-Maqrizi yang sumber pendanaan Baitul Maal adalah pungutan dari dalam negeri semata, pada masa kini pemerintah menyusun anggaran negara secara defisit. Artinya, pemerintah telah merencanakan untuk memiliki defisit anggaran yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah. Gencarnya aktivitas utang pemerintah tercermin dari statistik pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia per akhir 2014 “hanya” 2.604 triliun rupiah, sementara per Mei 2017 sudah mencapai 3.672 triliun rupiah. Artinya, dalam waktu tiga tahun saja pemerintah telah meningkatkan utangnya mncapai 1.000 triliun rupiah. Selain itu, utang senilai 810 triliun rupiah juga akan jatuh tempo pada periode tahun 2018 hingga 2019, yang akan menjadi beban bagi anggaran negara.

Melihat cerminan dari kondisi pemerintah di atas, seharusnya ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menjadi semacam de javu atas kesengsaraan rakyat di masa Al-Maqrizi, yakni rakyat menghadapi penurunan daya beli akibat naiknya harga-harga dan beragam pungutan yang mencekik rakyat. Pemerintah masih menyatakan bahwa perekonomian masih stabil karena inflasi masih tertahan pada posisi 3.5% saat ini. Namun, rendahnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi menunjukkan adanya permintaan dari masyarakat yang rendah. Apabila pemerintah tidak memperhatikan posisi daya beli masyarakat dengan cermat, perilaku menahan konsumsi oleh masyarakat dapat menghantam sektor usaha karena pendapatan sektor usaha berasal dari konsumsi masyarakat dan ditambah dengan semakin gencarnya pemerintah memungut pajak pada dunia usaha. Efek domino yang akan timbul adalah turunnya omzet para pengusaha akan mendorong efisiensi yang umumnya bermakna merumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawan. Mengingat para karyawan dan keluarganya juga adalah konsumen, PHK akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga justru perekonomian akan semakin menurun akibat hal ini.

Penutupan sejumlah gerai retail di Indonesia dan posisi utang pemerintah yang terus meningkat di tengah perlambatan harus menjadi cerminan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan bagi masyarakat. Evaluasi dan pengaturan proyek infrastruktur agar tidak memperberat beban anggaran negara serta kecermatan dalam memperhatikan daya beli masyarakat serta pengenaan pajak menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada perekonomian di masa mendatang. Lebih penting lagi, pemerintah dan legislatif selaku pejabat publik haruslah menunjukkan karakter negarawan. Di tengah perlambatan ekonomi yang dialami masyarakat, teladan yang baik dapat menjadi secercah harapan masyarakat pada negara ini. Teladan seperti khalifah Umar bin Khattab yang menjadikan standar hidup pribadi sebagaimana pribadi termiskin dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik adalah teladan yang masih relevan untuk menjadi refleksi para pemimpin negeri. Bukan dengan hidup bermewahan terlebih dari hasil korupsi. Semoga Allah memberikan hidayah bagi bangsa Indonesia, pemimpin dan rakyatnya untuk senantiasa berada di jalan yang lurus serta memberkahi negeri ini dengan keamanan dan kesejahteraan.

Penulis : Wahyuningsih

Mahasiswa S2 Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia

More from Ekonomi Islam

BEI Siapkan Perdagangan Saham Syariah Secara Online

Bursa Efek Indonesia

Perdagangan Saham Syariah Secara Online yang telah disiapkan BEI dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada investor. “Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman dalam … read more

Ekonomi Mikro dan Makro Islam

       I.            PENDAHULUAN Dalam kehidupan sehari-sehari, baik individu mauun masyarakat atau perusahaansecara keseluruhan akan menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, suatu masyarakat atau perusahaan membuat suatu keputusan tentang car terbaru melakukan suatu kegiatan ekonomi Didasari bahwa … read more