Ekonomi Syariah Bukan Ekonomi Kapitalis “Berjubah” Syar’i

ekonomi islamKecurigaan beberapa kalangan, yang menyatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional serta ekonomi Islam tidak berbeda dengan kapitalisme berjubah, tidaklah benar. Hal ini dikupas dalam seminar bertajuk “Membangun Ekonomi dalam Sistem Syariah”, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosio Agro Ekonomika (Himasae) Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Tampil sebagai pembicara Any Setianingrum MESy, akademisi dan pemerhati ekonomi syariah serta Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Abdul Ghazali.

Menurut Any, Ekonomi Islam memandang kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang saling terkait dan membentuk mata rantai, sehingga sistem yang terbentuk harus memiliki perspektif kolektif bukan individual sebagaimana dalam ekonomi konvensional. “Islam melarang keras riba dan tindakan spekulasi, karena dalam kegiatan tersebut memungut tambahan keuntungan dari sesuatu yang tidak ada, sehingga akan menyebabkan salah satu pihak mereguk keuntungan dan pihak lain menanggung beban kerugian tanpa mendapat nilai tambah yang setara dengan beban kerugian yang ditanggung,” ujarnya.

Selain itu, katanya, kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan underlying asset, atau harus menyertakan produk berupa barang/jasa/manfaat riil yang bisa dinikmati konsumen dalam setiap transaksi. Ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. “Persyaratan adanya underlying asset sangat ampuh menekan transaksi manipulatif yang berbentuk kecurangan dan penyimpangan dalam dunia bisnis,” tambahnya.

Dampak riba, katanya, bersifat sistemik, tidak hanya menyangkut ekonomi mikro antara pemberi dan penerima riba, melainkan juga secara makro. Sebagai ilustrasi data dari Depkeu, Kuartal I 2008 porsi pembayaran utang masih meraup porsi tertinggi dibanding pengeluaran untuk belanja modal ataupun belanja barang pemerintah. Realisasi pembayaran bunga utang sudah mencapai Rp 22,84 triliun, atau 25 persen dari alokasi APBN 2008. “Itu artinya pembayaran bunga utang melebihi anggaran pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sungguh ironis.”

Implikasi berikutnya, kata dia, adalah pemerintah harus terus mencari sumber dana baik melalui kenaikan tarif dasar listrik, BBM, pajak, penjualan aset negara dan lain-lain. Sistem riba yang tidak pro sektor riil juga akan menghambat kegiatan investasi dan produksi, sehingga berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan kolektif.

Sumber : Republika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...