DSN-MUI Desak Pemerintah Tempatkan Semua Dana Haji Dalam Instrumen Syariah

ekonomi islamSetelah melakukan Ijtima Sanawi yang ketujuh pada tanggal 4-6 Desember 2011, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menghasilkan berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan pengembagan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dana haji menjadi salah satu fokus dalam rekomendasi tersebut.

DSN-MUI mendesak DPR RI dan Kementerian Agama untuk mengakomodir prinsip-prinsip syariah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Dana Haji, dan menempatkan dana haji di Bank Syariah.

Selain itu, DSN-MUI juga mendesak agar ada revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelengaraan Ibadah Haji khususnya pasal 22 guna memberikan peluang kepada LKS agar dapat mengelola dana haji.

“Mengapa direkomendasi? Karena UU yang ada sudah tidak layak,” ujar KH Ma’aruf Amin, Ketua DSN-MUI pada wartawan di gedung MUI Jakarta, Senin (12/12).

DSN-MUI menilai sampai saat ini regulasi yang ada, memungkinkan dana haji dikelola oleh bank konvensional yang masih menganut sistem riba atau bunga yang jelas diharamkan.

“Bunga itu haram, oleh karena itu haji tidak boleh dikotori hal-hal yang haram,” tutup Ma’aruf.

Sampai saat ini komposisi penempatan dana haji terbagi 3, dimana 64% di sukuk, 18% di bank syariah, dan 28% di bank konvensional.

Sumber : PKES Interaktif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...