Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) membuka diri menjadi pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) jika regulasi memungkinkan lembaga itu menjadi salah satu penyalur KUR. Saat ini terdapat 19 bank umum pelaksana KUR.
Kepala Bidang Pengembangan BPRS DPP Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo), Syahril T Alam, mengatakan nasabah BPRS yang kebanyakan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan sasaran KUR pemerintah untuk memberdayakan sektor UMKM.
“Kalau regulasi memungkinkan tentu kita dari BPRS siap saja ikut menyalurkan KUR,” kata Syahril kepada Republika.
Ia menuturkan, selama ini belum ada pembahasan di antara BPRS anggota Asbisindo untuk mengajukan diri sebagai pelaksana KUR. Namun, untuk program kemitraan dengan bank umum syariah, BPRS terlibat cukup aktif di dalamnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah meminta pemerintah untuk melibatkan BPR dalam penyaluran.
Di kesempatan terpisah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, mengatakan pemerintah tak hendak menghalangi BPR/BPRS menjadi pelaksana KUR asal memiliki parameter tertentu, seperti pemeringkatan lembaga BPR/BPRS.
“Jumlah BPR/BPRS kan banyak, ada yang bagus, kurang bagus karena itu harus di-rating bahwa dia adalah lembaga yang bisa melaksanakan KUR,” tukas Choirul.
Di sisi lain, tambahnya, kemampuan likuiditas BPR/BPRS dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio/FDR) pun harus menjadi perhatian. Pasalnya, dana KUR akan menggunakan dana milik BPR/BPRS terkait. Dalam pembiayaan KUR pemerintah hanya memberi jaminan 80 persen.
“Selain itu, perhimpunan atau asosiasi BPR/BPRS bernaung juga setidaknya mampu mengendalikan anggotanya,” ujar Choirul.
Sumber : Republika
WordPress
Facebook
Google+