Aturan Skema Syariah Memerlukan Lembaga Penjamin Simpanan(LPS)

LPSPengelolaan premi-premi perbankan syariah (deposit insurance) sampai saat ini belum dikelola secara syariah. Penyebabnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah.

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Mustafa Edwin N, mengatakan tak adanya skema syariah pada LPS dalam jangka panjang akan menjadi bom waktu bagi dunia perbankan syariah nasional. “Kepercayaan nasabah bisa turun jika hal ini tidak dipikirkan dari sekarang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/11).

Dia melanjutkan, LPS saat ini masih berkonsentrasi pada bank-bank konvensional yang memang masih menjadi market leader perbankan nasional. LPS belum memprioritaskan perbankan syariah lantaran market share bank-bank syariah saat ini masih kecil atau sekitar 2,5 persen dari pasar perbankan nasional. “Tapi mau tidak mau aturan skema syariah LPS juga harus dipikirkan mulai sekarang agar transaksi syariah mendapat perlakuan yang sama,” paparnya.

Menurut Mustafa, cara paling baik untuk memaksa LPS agar bisa mempunyai skema syariah untuk premi bank-bank syariah adalah dengan merevisi Undang-Undang LPS. Namun proses amandemen terhadap undang-undang membutuhkan waktu yang lama serta anggaran yang memadai. Belum lagi faktor pemahaman anggota DPR yang bisa mempercepat revisi UU LPS.

Karena itu, Mustafa mengimbau, hendaknya dibuat aturan setingkat peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang bisa mendorong terwujudnya skema syariah di LPS. “Kalau menunggu revisi (UU LPS) agak repot dan waktunya lama, untuk sementara buat saja PP atau peraturan menteri sambil dalam jangka panjang memperbaiki undang-undang yang ada,” imbuhnya.

Sumber : Republika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...