Asuransi Syariah Keberatan Rancangan Dana Cadangan

Asuransi Syariah
JAKARTA–Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) telah memberi masukan kepada Biro Perasuransian Bapepam-LK mengenai draft PMK tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Masukan tersebut terutama mengenai penetapan cadangan qardh di dalam rekening perusahaan.

Wakil Ketua Umum AASI Bidang Teknik dan Standarisasi, Yudha Pratama, mengatakan penetapan cadangan qardh minimal 25 persen dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) dinilai akan membebani asuransi syariah. ”Kami memberi masukan kalau bisa cadangan qardh dihilangkan sama sekali, atau maksimal 10 persen dari BTSM dan itu juga dilakukan secara bertahap diberi jangka waktu untuk mencapai 10 persen,” cetusnya.

Dengan demikian, tambahnya, perusahaan memiliki kesiapan lebih kuat. Sementara itu, Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK, Isa Rachmatawarta, mengatakan di pasar sekarang ini banyak yang memilih syariah dan konvensional bukan berdasar keyakinan, tapi mana yang dianggap lebih murah, dan aman.

”Secara ekonomis harusnya bisa dijustifikasi dua sistem ini (syariah dan konvensional) menawarkan dengan harga dan keamanan yang setara. Kalau meniadakan aspek qardh dan cadangan asuransi syariah akan dilihat tidak secure, dan belum tentu bisa di-exercise kalau ada kekurangan,” jelas Isa.

Di sisi lain, tambah dia, pihaknya juga memperoleh masukan dari Persatuan Aktuaris Indonesia, bahwa ukuran kesehatan di draft PMK tersebut terlalu ‘tipis’. Dalam draft PMK perusahaan wajib membentuk cadangan qardh di rekening perusahaan sekurang-kurangnya 25 persen. Selain itu perusahaan juga harus menjaga solvabilitas dana tabarru minimal lima persen dari BTSM. Secara keseluruhan dalam draft PMK asuransi syariah diharuskan menyediakan 30 persen dari BTSM.

Sumber : Republika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Loading Facebook Comments ...