Arah Perbankan Syariah: Pasca API

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Kerangka pengembangan perbankan syariah tersebut tentunya tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang sedang dalam penyusunan Hal ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para stakeholder perbankan syariah. Inisiatif-inisiatif yang dirumuskan merupakan suatu penerjemahan sasaran yang akan dicapai ke dalam kumpulan inisiatif yang dinilai penting untuk dilakukan oleh Bank Indonesia bersama stakeholder dalam periode mendatang. Inisiatif-inisiatif yang diambil pada umumnya menekankan pada aspek peningkatan kepatuhan pada prinsip syariah, peningkatan kualitas ketentuan kehati-hatian, peningkatan efisiensi operasi dan daya saing, serta peningkatan kestabilan sistem perbankan.

Untuk mewujudkan perbankan syariah sesuai semangat API, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Berkaitan dengan itu perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia yang masih terus berlangsung. Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:
1. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;
2. Cakupan pasar masih terbatas;
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan
syariah;
4. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
5. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;
6. Porsi skema pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;

Adapun tantangan yang harus diselesaikan setidaknya adalah:
a. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.
Guna mendukung kegiatan operasional yang sehat, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia). Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.
Guna menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:
1. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
2. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya CAMELs rating system) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
3. Penyusunan rules of conduct bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas corporate governance. Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu kajian-kajian konseptual tentang pengaturan perlu dilakukan pada tahap awal pengembangan.

b. Cakupan pasar masih terbatas
Pada saat ini, sistem perbankan syariah masih memiliki jaringan pelayanan yang masih terbatas. Sampai akhir tahun 2001, pelayanan perbankan syariah hanya tersedia di 51 cabang bank umum syariah dan unit usaha syariah serta 81 kantor BPRS, yang mewakili kurang dari 2% jumlah seluruh kantor bank yang ada di Indonesia. Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan. Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariah adalah sebagai berikut:
1. Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional;
2. Penyederhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;
3. Tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah;
4. Tersedianya sumber daya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.

c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah
Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indonesia (pada tahun 2000 – 2001), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar (lihat Boks 2). Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya akan menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat
yang potensial sebagai dana investasi. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah. Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:
1. Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
2. Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
3. Dana promosi yang terbatas dari para stakeholder dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut. Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi. Dalam upaya edukasi kepada masyarakat, Bank Indonesia dapat mempelajari faktor-faktor penentu keberhasilan beberapa kegiatan nasional seperti ‘Gerakan Tabungan Nasional’ dan ‘Keluarga Berencana’.

d. Institusi Pendukung yang belum lengkap dan efektif
Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah. Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:
1. Auditor Syariah, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;
2. Pasar Keuangan Syariah Internasional, yang merupakan sarana perdagangan instrumen- instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
3. Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS) yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
4. Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;
5. Pusat Informasi Keuangan Syariah, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaanyang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
6. Special Purpose Company, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestic maupun internasional.

e. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal
Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat return yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat return kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat return yang lebih baik.
Hal ini tentunya perlu dicermati terutama dalam menghadapi era persaingan global dimana pesaing usaha bukan hanya datang dari industri sejenis, akan tetapi juga dari industri lainnya yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa sejenis. Keterbatasan banker syariah yang handal, yang menguasai operasional perbankan syariah serta teguh menjalankan prinsip syariah juga merupakan masalah yang mendasar dalam perbaikan kinerja bank syariah. Usaha peningkatan kualitas sumber daya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syariah.
Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi ‘economies of scale’ dan atau ‘economies of scope’. Penerapan strategi ‘economies of scale’ dilakukan secara horisontal dengan meningkatkan cakupan pasar melalui aliansi strategis dengan mitra usaha domestik maupun internasional. Penerapan strategi economies of scope dapat dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

f. Porsi skema pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah perlu ditingkatkan
Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:
1. Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
2. Masalah principal-agent, di mana agen (mudharib) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik modal);
3. Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
4. Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sector industri yang menjadi target investasi.
Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:
1. Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana zakat, infaq dan sadaqah agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;
2. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ‘agency problem’ dalam transaksi seperti tersedianya standardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
3. Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

g. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional
Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standar keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang akan beroperasi pada tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang akan disusun oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berdiri pada tahun 2002.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Loading Facebook Comments ...