4 Kali Sudah Pemerintah Terbitkan Sukuk Dana Haji

SukukSemua perbankan – tidak hanya bank syariah – mengalami keterkejutan terkait kebijakan pemerintah mengenai penarikan setoran dana awal haji. Perbankan konvensional juga mengalami nasib serupa dan merasa bingung ditengah kredit telah disalurkan. Lantas berapakalikah di tahun 2011 pemerintah akan menerbitkan sukuk haji tersebut.

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) diterbitkan pertama kali pada tanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp 2,85 triliun dengan seri SDHI 2014 A. Penerbitan sukuk tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menutup sebagian pembiayaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebagaimana yang tertulis pada penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) antara menteri keuangan dan menteri agama pada 22 April 2009. MoU itu mengatur tentang Mekanisme Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada SBSN dengan Metode Private Placement.

Sukses diterbitkannya SDHI 2014 A kemudian pada bulan Agustus 2010 pemerintah menerbitkan lagi SDHI 2014 B sebesar Rp 336 miliar pada 25 Agustus 2010. Tak cukup dengan target tersebut, pemerintah pada tanggal 7 Oktober 2010 menerbitkan SDHI 2014 C yang memiliki nilai nominal Rp 2 Triliun dengan akad Ijarah Al-Khadamat dengan tingkat imbalan tetap sebesar 7,13 persen per tahun dan diterbitkan pada 7 Oktober 2010.

Semenjak diterbitkannya SDHI 2014 pemerintah terus menerbitkan sukuk hingga tahun 2011 pada tanggal 11 Februari 2011 dengan nama SDHI 2014 D sebesar Rp 6 triliun. Di sukuk SDHI 2014 membuat perbankan semakin bingung, karena harus menyetorkan dananya ke pemerintah.

Direktur Bank Muamalat Farouk A Alwyni sangat menyesal pada sikap pemerintah tersebut, mengapa tak ada penjadwalan yang teratur terhadap kebijakan penarikan dana tersebut sehingga perbankan bisa mengatur dananya dan kapan harus menyetorkan.

“Jika terjadi seperti saat ini kami merasa dirugikan oleh pemerintah apalagi bank syariah 90 persen dananya disalurkan untuk pembiayaan. Meskipun demikian bagi Bank Muamalat tak masalah dengan kebijakan tersebut karena tidak mengganggu likuiditas,”terangnya.

Sumber : PKES Interaktif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Loading Facebook Comments ...